× Badan Diklat Badan Kepegawaian & Pengembangan SDM Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Badan Pendapatan Daerah Badan Penelitian & Pengembangan Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Bagian Hukum dan Ham Bagian Kerja Sama Bagian Kesra Bagian Keuangan Bagian Perekonomian dan Pembangunan Bagian Perlengkapan Bagian Pertanahan Bagian Tata Pemerintahan Bagian Umum Dinas Kearsipan Dinas Kebudayaan Dinas Kependudukan & Pencatatan Sipil Dinas Kesehatan Dinas Ketahanan Pangan Dinas Ketenagakerjaan Dinas Komunikasi dan Informatika Dinas Koperasi dan UKM Dinas Lingkungan Hidup Dinas Pariwisata Dinas Pekerjaan Umum Dinas Pemadam Kebakaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dinas Pemuda & Olahraga Dinas Penanaman Modal & Pelayanan Terpadu Dinas Penataan Ruang Dinas Pendidikan Dinas Pengendalian Penduduk & KB Dinas Perdagangan Dinas Perhubungan Dinas Perikanan & Pertanian Dinas Perpustakaan Dinas Pertamanan dan Kebersihan Dinas Pertanahan Dinas Perumahan dan Pemukiman Dinas Sosial DPRD Inspektorat Kesbangpol Korpri Ortala Perusahaan Daerah Protokol Rumah Sakit Umum Daerah Satuan Polisi Pamong Praja

Sepanjang 2017, DP3A Makassar Tangani Tiga Kasus Traffiking

Sepanjang 2017, DP3A Makassar Tangani Tiga Kasus Traffiking
Rabu , 20 September 2017 16:13

RAKYATKU.COM, MAKASSAR - Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Makassar, Tenri A Palallo mengungkapkan, sepanjang 2017, pihaknya telah menangani tiga kasus traficking. 

Ketiga kasus tersebut, diterima melalui laporan masyarakat ke Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) kota Makassar.

"Korban trafficking melibatkan anak berusia 15, 16, dan 17 tahun. Motifnya, lebih kepada tuntutan gaya hidup. Mereka dijanjikan gadget, atau pakaian distro bernilai jutaan dan ratusan ribu," ungkap Tenri, Rabu (20/9/2017).

Ketiga kasus tersebut, telah ditindaklanjuti dengan melakukan koordinasi bersama jejaring kemitraan. Diantaranya kepolisian, kejaksaan, Non Government Organization (NGO), pemerhati anak, dan stakeholder terkait. Ditambah tim dari internal DP3A melalui Gugus Tugas Trafficking Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), yang bertugas memerangi praktek trafficking di masyarakat.

Tenri menambahkan, penanganan trafficking dilaksanakan berdasarkan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan TPPO.

"Sesuai pasal 1 ayat 1 UU Nomor 21 Tahun 2017, yang termasuk kategori trafficking adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan," tuturnya.

Termasuk didalamnya penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat.

Sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksaploitasi.

Penulis : Sartika Marzuki

Editor : Al Khoriah Etiek Nugraha

Komentar