× Badan Diklat Badan Kepegawaian & Pengembangan SDM Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Badan Pendapatan Daerah Badan Penelitian & Pengembangan Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Bagian Hukum dan Ham Bagian Kerja Sama Bagian Kesra Bagian Keuangan Bagian Perekonomian dan Pembangunan Bagian Perlengkapan Bagian Pertanahan Bagian Tata Pemerintahan Bagian Umum Dinas Kearsipan Dinas Kebudayaan Dinas Kependudukan & Pencatatan Sipil Dinas Kesehatan Dinas Ketahanan Pangan Dinas Ketenagakerjaan Dinas Komunikasi dan Informatika Dinas Koperasi dan UKM Dinas Lingkungan Hidup Dinas Pariwisata Dinas Pekerjaan Umum Dinas Pemadam Kebakaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dinas Pemuda & Olahraga Dinas Penanaman Modal & Pelayanan Terpadu Dinas Penataan Ruang Dinas Pendidikan Dinas Pengendalian Penduduk & KB Dinas Perdagangan Dinas Perhubungan Dinas Perikanan & Pertanian Dinas Perpustakaan Dinas Pertamanan dan Kebersihan Dinas Pertanahan Dinas Perumahan dan Pemukiman Dinas Sosial DPRD Inspektorat Kesbangpol Korpri Ortala Perusahaan Daerah Protokol Rumah Sakit Umum Daerah Satuan Polisi Pamong Praja

Sekolah di Makassar Diwajibkan Miliki Koperasi

Sekolah di Makassar Diwajibkan Miliki Koperasi
Jumat , 26 Agustus 2016 11:24

RAKYATKU. COM, MAKASSAR - Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdibud) Kota Makassar, membuat kebijakan terkait pengelolaan kegiatan usaha di lingkungan sekolah. Hal tersebut dilakukan mengingat masih maraknya kegiatan jual beli yang dilakukan pihak-pihak tertentu di lingkungan sekolah.

Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar, Nadjmah Emma mengatakan, pihaknya telah melakukan penandatanganan nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU), terkait peningkatan kualitas kelembagaan koperasi se-Kota Makassar, Rabu 24 Agustus lalu.

"Kita sudah melakukan penandatangan MoU yang disaksikan langsung oleh Bapak Walikota Makassar, Moh. Ramdhan Pomanto, Dekopinda Kota Makassar, Kepala Ombudsman RI Perwakilan Sulawesi Selatan, serta instansi-instansi terkait lainnya," papar Nadjmah pada Rakyatku.com, Jumat (26/8/2016).

Nadjmah menambahkan, dalam MoU yang ditandatangani di Tribun Karebosi tersebut, terdapat empat poin penting. Salah satunya  tidak dibenarkan adanya kegiatan usaha (produksi, jasa dan simpan pinjam) di sekolah, baik dilakukan oleh kepala sekolah, guru-guru, atau tenaga administrasi sekolah.

"Nah Jika kami menemukan bahwa disekolah tersebut terdapat potensi usaha atau kegiatan usaha, kami akan mengalihkan pengelolaan aktivitas itu ke Koperasi Sekolah," ujarnya.

Kemudian, lanjut Nadjmah, guna menjaga hal-hal yang tidak diharapkan terjadi atas pengelolaan kegiatan usaha oleh Koperasi di Sekolah, maka masing-masing sekolah diharuskan memenuhi syarat-syarat layaknya suatu koperasi.

"Misalnya harus berbadan hukum dan melaksanakan rapat anggota tahunan (RAT) dan dalam hal penjualan, pihak sekolah atau murid hendaknya melakukan kegiatan koperasi tersebut sesuai dengan mekanisme pasar atau tidak monopoli," paparnya.

Agar keberadaan koperasi sekolah diketahui oleh publik, maka Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar meminta kepada setiap koperasi yang dibentuk harus memasang papan nama,menginformasikan, dan mengikut sertakan orang tua sebagai anggota koperasi.

Penulis : Sartika Marzuki

Editor : Adil Patawai

Komentar