× Badan Diklat Badan Kepegawaian & Pengembangan SDM Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Badan Pendapatan Daerah Badan Penelitian & Pengembangan Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Bagian Hukum dan Ham Bagian Kerja Sama Bagian Kesra Bagian Keuangan Bagian Perekonomian dan Pembangunan Bagian Perlengkapan Bagian Pertanahan Bagian Tata Pemerintahan Bagian Umum Dinas Kearsipan Dinas Kebudayaan Dinas Kependudukan & Pencatatan Sipil Dinas Kesehatan Dinas Ketahanan Pangan Dinas Ketenagakerjaan Dinas Komunikasi dan Informatika Dinas Koperasi dan UKM Dinas Lingkungan Hidup Dinas Pariwisata Dinas Pekerjaan Umum Dinas Pemadam Kebakaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dinas Pemuda & Olahraga Dinas Penanaman Modal & Pelayanan Terpadu Dinas Penataan Ruang Dinas Pendidikan Dinas Pengendalian Penduduk & KB Dinas Perdagangan Dinas Perhubungan Dinas Perikanan & Pertanian Dinas Perpustakaan Dinas Pertamanan dan Kebersihan Dinas Pertanahan Dinas Perumahan dan Pemukiman Dinas Sosial DPRD Inspektorat Kesbangpol Korpri Ortala Perusahaan Daerah Protokol Rumah Sakit Umum Daerah Satuan Polisi Pamong Praja

Kesbangpol: KPU Makassar Harus Gunakan Perwali dalam Anggaran Pilwakot 2018

Kesbangpol: KPU Makassar Harus Gunakan Perwali dalam Anggaran Pilwakot 2018
Selasa , 20 September 2016 13:39

RAKYATKU.COM, MAKASSAR - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Makassar, meminta kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Makasssar, untuk menjadikan Peraturan Walikota Makassar sebagai acuan dalam penyusunan anggaran untuk kebutuhan Pilwalkot Makassar 2018. Hal tersebut terungkap saat KPU dan Kesbangpol Makassar menggelar pertemuan belum lama ini di Makassar.

Menurut Kepala Bidang Hubungan Antar Lembaga Kesbangpol Makassar, Ahmad Namsung, dalam menetapkan biaya kebutuhan pemilu, KPU Makassar perlu merujuk pada Peraturan Walikota Makassar Nomor 42/2015 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2016.

Menurutnya, Pilwalkot sebelumnya, pihaknya menggunakan standarisasi Perwali. Apalagi, lanjutnya, anggaran yang dipergunakan KPU Makassar merupakan anggaran dari Pemerintah Kota Makassar.

"Kesbangpol juga akan mengambil alih kegiatan KPU Makassar yang telah diusulkan kepada Pemerintah Kota Makassar, yakni review pelaksanaan Pilkada Serentak 2015 pada 11 kabupaten di Sulsel karena di-anggap kegiatan tersebut merupakan kewenangan Kesbangpol Kota Makassar," katanya.

Penulis : Nurhikmah

Editor : Adil Patawai

Komentar