× Badan Diklat Badan Kepegawaian & Pengembangan SDM Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Badan Pendapatan Daerah Badan Penelitian & Pengembangan Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Bagian Hukum dan Ham Bagian Kerja Sama Bagian Kesra Bagian Keuangan Bagian Perekonomian dan Pembangunan Bagian Perlengkapan Bagian Pertanahan Bagian Tata Pemerintahan Bagian Umum Dinas Kearsipan Dinas Kebudayaan Dinas Kependudukan & Pencatatan Sipil Dinas Kesehatan Dinas Ketahanan Pangan Dinas Ketenagakerjaan Dinas Komunikasi dan Informatika Dinas Koperasi dan UKM Dinas Lingkungan Hidup Dinas Pariwisata Dinas Pekerjaan Umum Dinas Pemadam Kebakaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dinas Pemuda & Olahraga Dinas Penanaman Modal & Pelayanan Terpadu Dinas Penataan Ruang Dinas Pendidikan Dinas Pengendalian Penduduk & KB Dinas Perdagangan Dinas Perhubungan Dinas Perikanan & Pertanian Dinas Perpustakaan Dinas Pertamanan dan Kebersihan Dinas Pertanahan Dinas Perumahan dan Pemukiman Dinas Sosial DPRD Inspektorat Kesbangpol Korpri Ortala Perusahaan Daerah Protokol Rumah Sakit Umum Daerah Satuan Polisi Pamong Praja

Ini Keunggulan Sistem Online yang Dicanangkan DPM-PTSP Makassar

Rabu , 23 Mei 2018 16:00

RAKYATKU.COM, MAKASSAR - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Kota Makassar menargetkan pelayanan berbasis online, bakal rampung pada Agustus mendatang.

Sistem berbasis online ini diklaim memiliki berbagai keunggulan yang mampu mempermudah masyarakat.

Kepala Seksi Sistem Informasi, Al Gazali menjelaskan, kelebihan aplikasi ini jika dibanding sistem di daerah lain, yaitu setiap pemohon yang mengajukan izin bisa langsung mengetahui siapa petugas yang akan bertanggung jawab untuk menyelesaikan permohonannya. 

"Ini bisa memudahkan pemohon kalau sewaktu-waktu ditemukan masalah dikemudian hari. Misalnya, tim survei dan pemohon ada kerjasama bisa segera diketahui sejak awal siapa yang memiliki tanggung jawab," ujarnya.

Ia menjelaskan, Meski memenuhi syarat ketika melakukan pendataan secara online, perizinan itu tidak langsung diterbitkan, tapi harus melalui survei lapangan. Jika administrasi dengan fakta lapangan tidak sesuai maka permohonan pemohon bisa saja ditolak. 

"Setiap tahapan, kata dia selalu memberikan notifikasi, dan dalam tahapan ini bisa saja ada penolakan. Misalnya, dia menulis luasannya 500 meter, saat tim turun ke lokasi tidak seperti itu, jelas akan kita tolak," jelas dia. 

Maksimal pelayanan melalui sistem ini selama seminggu. Hal ini dinilai lebih efektif, karena yang terjadi saat ini ketika pemohon mangajukan izin bisa sampai tiga kali datang ke kantor. Sementara melalui sistem aplikasi, masyarakat tidak perlu mencetak berkas perizinan dengan datang ke PM-PTSP, karena bisa dicetak sendiri.

Penulis : Alifiah Ainul

Editor : Al Khoriah Etiek Nugraha

Komentar