× Badan Diklat Badan Kepegawaian & Pengembangan SDM Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Badan Pendapatan Daerah Badan Penelitian & Pengembangan Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Bagian Hukum dan Ham Bagian Kerja Sama Bagian Kesra Bagian Keuangan Bagian Perekonomian dan Pembangunan Bagian Perlengkapan Bagian Pertanahan Bagian Tata Pemerintahan Bagian Umum Dinas Kearsipan Dinas Kebudayaan Dinas Kependudukan & Pencatatan Sipil Dinas Kesehatan Dinas Ketahanan Pangan Dinas Ketenagakerjaan Dinas Komunikasi dan Informatika Dinas Koperasi dan UKM Dinas Lingkungan Hidup Dinas Pariwisata Dinas Pekerjaan Umum Dinas Pemadam Kebakaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dinas Pemuda & Olahraga Dinas Penanaman Modal & Pelayanan Terpadu Dinas Penataan Ruang Dinas Pendidikan Dinas Pengendalian Penduduk & KB Dinas Perdagangan Dinas Perhubungan Dinas Perikanan & Pertanian Dinas Perpustakaan Dinas Pertamanan dan Kebersihan Dinas Pertanahan Dinas Perumahan dan Pemukiman Dinas Sosial DPRD Inspektorat Kesbangpol Korpri Ortala Perusahaan Daerah Protokol Rumah Sakit Umum Daerah Satuan Polisi Pamong Praja

Ini Harapan Camat Makassar Perwali No 59 Tahun 2019

Ini Harapan Camat Makassar Perwali No 59 Tahun 2019
Senin , 21 Oktober 2019 19:12

RAKYATKU.COM, MAKASSAR--Camat Makassar, Ruly Nurdin menghadiri Sosialisasi Peraturan Walikota Makassar Nomor 59 Tahun 2019. Kegiatan ini diselenggarakan di Karebosi Kondotel, Jalan Jendral M. Jusuf, Makassar. Senin (21/10/2019).

Dia berharap dengan adanya Perwali ini mampu memberikan pemahaman kepada lurahnya terkait penggunaan dana kelurahan secara tepat guna.

“Penggunaan dana kelurahan tersebut harus dipahami metode, alur dan teknis penggunaannya. Agar bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat banyak,” ujarnya.

Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejari Makassar, Adnan Hamzah yang merupakan narasumber sosialisasi ini mengungkapkan bahwa dasar hukum pelaksanaan kegiatan dana lurah sudah diatur dalam UU No. 23 Tahun 2014. 

Kemudian juga pada PP UU No. 17 Tahun 2018, dengan dasar UU tersebut memberikan gambaran bahwa kelurahan bukan hanya jadi objek pembangunan, namun sekarang dapat menjadi subjek pembangunan. 

“SKPD kelurahan juga harus paham selalu Kuasa Penggunan Anggaran, yang fungsinya melakukan pengujian tagihan, memberikan anggaran dan mengawasi. Pengujian tagihan ini bersifat aktif, dipertanggungjawabkan secara materil dan formil. Tidak cukup hanya melihat kwitansi, tapi sampai ke tahap pengujian,” tegasnya. 

Penulis : yuni

Editor : Trio Rimbawan

Komentar