× Badan Diklat Badan Kepegawaian & Pengembangan SDM Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Badan Pendapatan Daerah Badan Penelitian & Pengembangan Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Bagian Hukum dan Ham Bagian Kerja Sama Bagian Kesra Bagian Keuangan Bagian Perekonomian dan Pembangunan Bagian Perlengkapan Bagian Pertanahan Bagian Tata Pemerintahan Bagian Umum Dinas Kearsipan Dinas Kebudayaan Dinas Kependudukan & Pencatatan Sipil Dinas Kesehatan Dinas Ketahanan Pangan Dinas Ketenagakerjaan Dinas Komunikasi dan Informatika Dinas Koperasi dan UKM Dinas Lingkungan Hidup Dinas Pariwisata Dinas Pekerjaan Umum Dinas Pemadam Kebakaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dinas Pemuda & Olahraga Dinas Penanaman Modal & Pelayanan Terpadu Dinas Penataan Ruang Dinas Pendidikan Dinas Pengendalian Penduduk & KB Dinas Perdagangan Dinas Perhubungan Dinas Perikanan & Pertanian Dinas Perpustakaan Dinas Pertamanan dan Kebersihan Dinas Pertanahan Dinas Perumahan dan Pemukiman Dinas Sosial DPRD Inspektorat Kesbangpol Korpri Ortala Perusahaan Daerah Protokol Rumah Sakit Umum Daerah Satuan Polisi Pamong Praja

DPKP dan Bappeda Rapat Pembahasan Proker

DPKP dan Bappeda Rapat Pembahasan Proker
Kamis , 16 Februari 2017 15:11

RAKYATKU.COM, MAKASSAR - Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPKP) Kota Makassar, memanfatkan hari libur nasional untuk menggelar rapat pembahasan program kerja bersama Badan Pendapatan Daerah (Bappeda), di Kantor Bappeda Kota Makassar, Jalan Ahmad Yani, Rabu (15/2/17).

Kepala DPKP Makassar Fathur Rahim mengatakan, rapat pembahasan tersebut dilaksanakan untuk menindaklanjuti usulan dalam Musrenbang yang dilaksanakan disejumlah wilayah di Kota Makassar.

"Rapat kami bersama Bappeda kemarin, tujuannya untuk mendiskusikan program yang diusulkan masyarakat kepada Pemerintah Kota Makassar, khususnya yang terkait dengan tupoksi DPKP," papar Fathur, Kamis (16/2/2017).

Fathur menambahkan, sebagian besar usulan yang masuk melalui Musrenbang, banyak bertumpu pada persoalan permukiman kumuh dan pemenuhan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU).

"Terkait usulan tersebut, tentunya ini merupakan fungsi dan tugas kami di DPKP untuk mengawal apa yang menjadi keinginan masyarakat," kata dia.

Ususlan ini, lanjutnya, akan disesuaikan dengan existing condition. Selanjutnya diverifikasi untuk kebutuhan prioritas yang berskala Kota Makassar.

Penulis : Sartika Marzuki

Editor : Adil Patawai

Komentar