× Badan Diklat Badan Kepegawaian & Pengembangan SDM Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Badan Pendapatan Daerah Badan Penelitian & Pengembangan Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Bagian Hukum dan Ham Bagian Kerja Sama Bagian Kesra Bagian Keuangan Bagian Perekonomian dan Pembangunan Bagian Perlengkapan Bagian Pertanahan Bagian Tata Pemerintahan Bagian Umum Dinas Kearsipan Dinas Kebudayaan Dinas Kependudukan & Pencatatan Sipil Dinas Kesehatan Dinas Ketahanan Pangan Dinas Ketenagakerjaan Dinas Komunikasi dan Informatika Dinas Koperasi dan UKM Dinas Lingkungan Hidup Dinas Pariwisata Dinas Pekerjaan Umum Dinas Pemadam Kebakaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dinas Pemuda & Olahraga Dinas Penanaman Modal & Pelayanan Terpadu Dinas Penataan Ruang Dinas Pendidikan Dinas Pengendalian Penduduk & KB Dinas Perdagangan Dinas Perhubungan Dinas Perikanan & Pertanian Dinas Perpustakaan Dinas Pertamanan dan Kebersihan Dinas Pertanahan Dinas Perumahan dan Pemukiman Dinas Sosial DPRD Inspektorat Kesbangpol Korpri Ortala Perusahaan Daerah Protokol Rumah Sakit Umum Daerah Satuan Polisi Pamong Praja

Begini Cara DP3A Makassar Perangi Traficking

Begini Cara DP3A Makassar Perangi Traficking
Rabu , 20 September 2017 15:54

RAKYATKU.COM, MAKASSAR - Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Makassar, terus memaksimalkan kinerja Gugus Tugas Trafficking Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), dalam memerangi praktek trafficking di masyarakat.  

Gugus Tugas Trafficking yang dibentuk sejak Januari 2017 lalu ini, telah melakukan berbagai bentuk pencegahan perdagangan orang. Salah satunya dengan sosialisasi di tingkat kelurahan dan kecamatan.  

Selain itu, DP3A juga telah membentuk jaringan kemitraan dengan pihak kepolisian, kejaksaan, Non Government Organization (NGO), pemerhati anak, dan stakeholder terkait.  

"Gugus Tugas Trafficking memang kita berfokus terhadap pencegahan dan penindakan kasus-kasus trafficking," papar Kepala DP3A Makassar, Tenri A Palallo, Rabu (20/9/2017). 

Tenri menambahkan, penanganan trafficking dilaksanakan berdasarkan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan TPPO.

"Sesuai pasal 1 ayat 1 UU Nomor 21 Tahun 2017, yang termasuk kategori trafficking adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan," tuturnya.

Termasuk didalamnya penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat.

Penulis : Sartika Marzuki

Editor : Al Khoriah Etiek Nugraha

Komentar