× Badan Diklat Badan Kepegawaian & Pengembangan SDM Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Badan Pendapatan Daerah Badan Penelitian & Pengembangan Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Bagian Hukum dan Ham Bagian Kerja Sama Bagian Kesra Bagian Keuangan Bagian Perekonomian dan Pembangunan Bagian Perlengkapan Bagian Pertanahan Bagian Tata Pemerintahan Bagian Umum Dinas Kearsipan Dinas Kebudayaan Dinas Kependudukan & Pencatatan Sipil Dinas Kesehatan Dinas Ketahanan Pangan Dinas Ketenagakerjaan Dinas Komunikasi dan Informatika Dinas Koperasi dan UKM Dinas Lingkungan Hidup Dinas Pariwisata Dinas Pekerjaan Umum Dinas Pemadam Kebakaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dinas Pemuda & Olahraga Dinas Penanaman Modal & Pelayanan Terpadu Dinas Penataan Ruang Dinas Pendidikan Dinas Pengendalian Penduduk & KB Dinas Perdagangan Dinas Perhubungan Dinas Perikanan & Pertanian Dinas Perpustakaan Dinas Pertamanan dan Kebersihan Dinas Pertanahan Dinas Perumahan dan Pemukiman Dinas Sosial DPRD Inspektorat Kesbangpol Korpri Ortala Perusahaan Daerah Protokol Rumah Sakit Umum Daerah Satuan Polisi Pamong Praja

Ada 15 Titik Kumuh di Makassar

Ada 15 Titik Kumuh di Makassar
Rabu , 17 Mei 2017 09:26

RAKYATKU.COM, MAKASSAR - Makassar merupakan salah satu kota yang menjadi fokus revitalisasi kawasan kumuh atau slum area di Indonesia. Pihak Asian Development Bank (ADB) mengandeng Monas University Australia telah mendata beberapa titik kawasan kumuh di Makassar.

Pendataan yang di lakukan selama lima hari itu didampingi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPKP) Kota Makassar.

Kepala DPKP Makassar, Fathur Rahim mengatakan, berdasarkan data wilayah slum area, Tim verifikasi MUA dan ADB bersama dengan DPKP Makassar di hari kelima ada sekitar 15 titik yang menjadi fokus di tahap awal pendataan.

"Adapun yang menjadi target realisasi revitalisasi kawasan kumuh, MUA dan ADB mengacu kepada empat kriteria atau syarat yang harus dipenuhi bagi wilayah slum area untuk mendapatkan bantuan revitalisasi," kata Fathur, Kamis (17/5/2017).

Empat kriteria tersebut, antara lain masuk dalam kategori kumuh, memiliki batas tertentu, memiliki jalan sendiri, dibatasi dengan tembok, persawahan dan sungai, jumlah rumah dalam kawasan kumuh minimal 50 rumah dan maksimal 100 rumah. Kemudian alas hak kepemilikannya harus legal dan tidak ada sengketa di atasnya.

"Dari empat kriteria tersebut yang menjadi landasan untuk masuk di wilayah revitalisasi. Mengenai wilayah slum area, terjadi kemungkinan dalam satu wilayah kelurahan terdapat lebih dari satu kawasan kumuh, namun masuk klasifikasi dan akan di verifikasi untuk revitalisasi," jelasnya.

Sebaliknya, lanjutnya, jika dalam satu wilayah memiliki Slum Area tapi tidak memenuhi empat syarat tersebut maka Revitalisation Of Informal Settlements and Their Environment (RICE) sebagai program bergerak di bidang revitalisasi pemukiman kumuh dan lingkungan tidak akan mengakomodir.

Penulis : Sartika Marzuki

Editor : Chaerul

Komentar